PAHLAWAN DEVISA BERUSAHA MELAWAN LUPA

Pahlawan Devisa Berusaha Melawan Lupa Oleh : Dzulfikar Rezky, SH Jakarta, 20 Maret 2014 Kenyataan yang sulit untuk di elakkan yakni, masih kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagian masyarakat indonesia kelas bawah, hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif yang salah satunya meningkatnya angka pengangguran. Mulai dari penyebab kriminalitas, hilangnya rasa percaya diri, pengambilan jalan pintas dalam mengakhiri kehidupan, stress dan lain-lain. Bahkan dalam skala besar, dampak negatif pengangguran ini juga membebani perekonomian negara. Akibat yang dirasakan tidak hanya pada angkatan kerja yang mengalami pengangguran. Dampak negatif pengangguran bahkan mempengaruhi generasi di bawahnya. Seorang kepala keluarga yang tidak bekerja tentu sulit menghidupi keluarga terutama anaknya. Akibat yang ditimbulkan bisa buruknya gizi, menurunnya kinerja otak, hingga pada realitas putus sekolah. Dampak pengangguran ini bisa sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Pengangguran sering diklasifikasikan sebagai tidak bekerja maupun tidak bekerja secara optimal atau serabutan. Ada tiga bentuk pengangguran : 1. Pengangguran Terbuka, Ditujukan pada angkatan kerja yang benar-benar memang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Padahal adakalanya mereka telah berusaha mencari pekerjaan namun sempitnya kesempatan yang ada memunculkan jenis pengangguran ini. 2. Setengah Menganggur, Ditujukan pada seseorang yang nampaknya bekerja namun tidak optimal. Biasanya didasarkan pada jam kerja yang kurang dari semestinya. Ini bisa terjadi karena pekerjaan yang bisa dilakukan seseorang, harus dilakukan dua orang karena keterbatasan lapangan pekerjaan. 3. Pengangguran Terselubung, Hampir sama dengan setengah menganggur. Hanya saja ini juga mencakup skill seseorang yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya seorang sarjana yang terpaksa menjadi penjaga toko. Dengan menukil kenyataan kondisi diatas, nampaknya menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah harus melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, mengingat memang bahwa kurang tersedianya lapangan kerja di Negara sendiri. Bila melihat sejarah. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah ada pada tahun 1890. Pola perekrutan adalah menggunakan sistem kerja kontrak (Outsourching).Kini telah dihapus* Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, Pemerintah Belanda pada tahun 1890 telah mengirimkan 32.986 orang TKI asal pulau Jawa ke Suriname, suatu Negara Jajajahan Belanda di Amerika Selatan. Tujuan pengiriman TKI itu adalah untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863. Gelombang pertama pengiriman TKI diberangkatkan dari Batavia pada 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di Negeri Belanda dan tiba di Suriname tanggal 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama ini sebanyak 94 orang, terdiri dari 61. Gelombang kedua sebanyak 614 orang, tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni 1894 dengan kapal SS Voorwarts. Kegiatan pengiriman TKI ini berjalan terus sejak tahun 1890 s/d 1939 hingga jumlahnya mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 buah kapal laut. Dari tahun 1890 hingga tahun 1914. Rute pelayaran pengiriman TKI ke Suriname selalu singgah di Negeri Belanda. Pola seperti itu saat ini makin mudah ditemui di sekitar kita. Gudang pemasok buruh migran tidak lagi didominasi dari Jawa. Daerah lain di Indonesia yang kebetulan tanahnya kurang subur, membuat penduduknya kabur dan memilih meninggalkan kampung halaman. Contohnya adalah warga dari Flores. Kampung halaman yang kurang subur menjadi pemicu warga untuk merantau. Pengiriman buruh migran ke luar negeri telah memakan waktu cukup lama. Seiring perjalanan waktu, pengiriman tenaga kerja migran selama sekian lama hingga detik ini terlihat bahwa nasib mereka selama bekerja di luar negeri selalau tersandung masalah. Proses panjang pengiriman tenaga kerja ke luar negri meski telah berlangsung lama namun masalah belum selesai. Itu semua karena motivasi pekerja migran untuk merenovasi kehidupan perekonomiannya kearah yang lebih baik. Mencari kesejahteraan keluar negeri meski dilalui dengan penuh rintangan, pengorbanan dan sering dengan keluarnya air mata adalah pilihan yang ternyata masih diminati oleh jutaan warga negera Indonesia yang berpenghasilan kecil. Padahal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri memiliki kaitan erat dengan harga diri suatu bangsa, dan politik luar negeri. Sayang seribu sayang, konsekwensi yang bersifat meneyluruh ini seringkali terlupakan tatkala desakan-desakan ekonomi menjadi prioritas utama. Bahkan tidak ayal, bangsa Indonesia mengirimkan 400 orang TKI setiap harinya. Keadaan ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang yang rendah dan banyaknya warga yang tidak memeiliki pekerjaan (termasuk Indonesia) membuat pengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan untuk mencari solusi cepat mengatasi pengangguran. Salah satu solusi yang dipertahankan adalah pengiriman tenaga kerja. Namun kemudian muncul sebuah masalah ketika pengawas tenaga kerja lalai. Di lapangan justru terjadi pengerahan TKI secara ngawur dan semerawut tidak terkontrol. Persiapan yang dilakukan dengan biaya murah tanpa mengindahkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul di negara orang. Banyaknya korban yang di alami TKI di luar negeri menunjukkan bahwa Para pengusaha jasa tenaga kerja belum memberikan jaminan terhadap keselamatan TKI. Sehingga patron budaya yang muncul adalah perusahaan pengerah tenaga kerja hanya mengejar profit semata. Sebagian besar* Beberapa tahun yang lalu Negara kita pun dihebohkan dengan kasus yang terjadi terhadap Sumiyati, salah seorang TKI asalah NTT yang mengalami penyiksaan oleh majikannya di Arab Saudi (Madinah). Kasus ini sempat mencuat dan membuat prihatin berbagai kalangan. Sampai-sampai beberapa saat setelah kasus ini dilontarkan beberapa media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memanggil 2 menterinya, diantaranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk segera dibentuknya tim khusus guna penyelesaian kasus penyiksaan Tenaga Kerja Wanita asal NTT Sumiati, oleh majikannya di Arab Saudi. "Saya menginstruksikan Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat," Ungkap Presiden SBY, Selasa (16/11). Presiden juga meminta agar kasus Sumiati ditangani secara serius dengan mengerahkan diplomasi serta meminta dibentuk tim khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi guna memastikan TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, mendapatkan perawatan terbaik. Sumiati (23 th), merupakan TKI yang berasal dari Dusun Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dia berangkat ke Arab Saudi melalui PT Rajana Falam Putri dan tiba di Arab Saudi pada 18 Juli 2010. Kekerasan yang dilakukan majikan Sumiati dinilai sangat tidak manusiawi. Pihak Konsulat Jenderal Indonesia menuntut tanggung jawab penuh dari sponsor yang memberangkatkan Sumiati. Terungkapnya kasus ini bermula saat Sumiati yang diberi upah 800 real per bulan itu mendatangi rumah sakit di Madinah. Tetapi petugas rumah sakit di sana 'angkat tangan' karena luka yang dialaminya sangat berat. Sumiati memerlukan penanganan lebih intensif. Akhirnya, wanita berusia 23 tahun itu dirujuk ke Rumah Sakit Raja Fahd. Luka Sumiati memang sangat parah. "Tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa titik. Kedua kakinya nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak. Dan yang lebih parah, bibir bagian atasnya hilang," kata Miea Mirlina, petugas rumah sakit Fahd. Diduga, majikan wanita yang kerap melakukan kekerasan terhadap Sumiati. Dia menerima kekerasan secara berkali-kali, bahkan mengalami luka akibat setrika panas. Hal ini dikarenakan Sumiati tidak bisa berbahasa Arab ataupun Inggris. Sepele* Keluarga menuntut pertanggungjawaban sponsor yang memberangkatkan Sumiati. Sementara pihak rumah sakit merekomendasikan agar Sumiati menjalani operasi plastik. Sejak mulai bekerja pada 23 Juli 2010 Sumiati kerap menerima penyiksaan dari istri dan anak majikannya. Sumiati kemudian dirawat di RS King Fahadh, Madinah, Arab Saudi. Lukanya sangat parah, sampai-sampai bibir bagian atasnya hilang, seperti luka gunting. Namun, hanya berselang beberapa hari, cerita duka kembali terulang, bahkan lebih tragis. Tenaga kerja Indonesia, asal Cianjur, Kikim Komariah tewas disiksa majikannya di Arab Saudi dan jasadnya ditemukan di tong sampah. Kasus lain, TKW asal Indramayu, Jawa Barat, Laila Darus meninggal di Syiria diduga akibat penganiayaan majikannya. Selain mengalami kekerasan fisik, gaji korban selama bekerja selama satu tahun sama sekali belum dibayarkan. Rakyat Indonesia pun meradang, salah satu ungkapan kemarahan itu dengan terjadinya aksi demo yang diwarnai pelemparan telur busuk ke Kantor Kedubes Pemerintah Arab Saudi di Jakarta. Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda, Prof. Sarosa Hamongpranoto, SH, M Hum menilai, terungkapnya kasus yang menimpa Sumiati, Kikim dan Laila Darus ibarat fenomena gunung es, karena kasus yang tidak terungkap diperkirakan lebih banyak. "Kasus penyiksaan, pemerkosaan atau kasus lebih ringan misalnya tidak memberikan hak TKW seperti tidak membayar gaji mereka pasti banyak yang tidak terungkap ketimbang yang kita ketahui," katanya. Hal itu terjadi karena beberapa faktor misalnya, hambatan komunikasi untuk menyampaikan pengaduan mereka, tidak tahu harus mengadu kemana serta masalah bahasa, mengingat kenyataannya sebagian TKW tidak bisa menggunakan bahasa setempat (Arab) atau Bahasa Inggris, seperti pada kasus Sumiati. Kasus pemerkosaan, penganiayaan berat dan pembunuhan TKW bukan kali ini saja terjadi namun sudah berulang-ulang. Jika tidak di Malaysia, Hongkong, atau Singapura, peristiwa terjadi di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Secara berskala terus meningkat. Data Depnakertrans pada 2009 menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat TKI terbesar di luar negeri setelah negara jiran Malaysia. Data Depnakertrans mencatat bahwa jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi 927.500 orang. Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2009, Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak didapati TKI bermasalah (23.035 kasus). Selain kasus penyiksaan, TKI di Arab Saudi mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, serta lari dari majikan hingga meninggal dunia akibat kekerasan dan eksploitasi. Pertanyaannya mengapa Arab Saudi diminati TKW/TKI? Penjelasan rasionalnya adalah karena iming-iming gaji besar serta bagi TKW/TKI yang latar belakang dari pesatren, maka harapan agar bisa menunaikan ibadah haji secara gratis adalah daya tarik tersendiri.